Mengelola IT dari Prespektif Bisnis seperti Bermain Golf (Busines Sevice Management)

Tahukah anda bahwa seorang manajer IT dapat menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan bisnis hanya dengan mengikuti proses yang dipakai untuk meningkatkan kemampuan bermain golf mereka?

hal ini benar. Ini meliputi pertama mengidentifikasi mengapa anda ingin bermain golf  (yang analoginya sejalan dengan mengapa anda ingin mengimplementasikan strategi untuk menyelaraskan IT dengan kebutuhan bisnis yang ada).  Kemudian alasan ini diturunkan untuk menentukan pada level apa atau menjadi pemain golf yang bagaimana yang anda inginkan (mendefinisikan objektif) terakhir, menentukan aksi-aksi penting yang harus diambil untuk mencapai level tersebut (menempatkan proses dan teknologi yang tepat untuk mendukung tercapainya tujuan).  Besarnya sumberdaya yang anda butuhkan kan tergantung kepada hasil yang anda harapkan akan dicapai.

Untuk  memahami pendekatan ini, penting bagi anda pertamakali untuk memahami dua konsep yaitu Business Service Management (BSM) dan golf tentunya. Anda mungkin tahu tentang dasar permainan golf ( jika tidak mungkin anda tidak akan membaca artikel ini), tetapi mungkin anda tidak begitu tahu tentang BSM, salah satu pendekatan paling efektif untuk mengelola IT dari prespektif bisnis. BSM adalah komunikasi dua arah, dimana  bisnis dapat meminta departemen IT  jika mereka dapat memenuhi objektif tertentu , misalnya menambahkan  sarana penjualan berbasis web ,  dan apa saja sumberdaya yang dibutuhkan dengan adanya  permintaan tersebut. Dengan mengimplementasikan BSM, perusahaan dapat dengan cepat menyeleraskan kegiatan IT untuk secara langsung mendukung objektif bisnis yang diprioritaskan tersebut.

BSM membantu departemen IT mengerti hubungan kritis antara bisnis dan layanan IT.  BSM memungkinkan mereka untuk mendeteksi perubahan dan prioritas manajmen komponen infrastruktur IT  berdasarkan bisnis metric dan kebutuhan terbaru. Kemampuan ini penting karena memahami bagaimana hubungan dan menentukan prioritas bagaimana bereaksi terhadap situasi, dapat membantu bisnis beroperasi lebih efektif dengan mengurangi biaya dan meningkatkan kepuasan pelanggan. (bersambung)

By Peter Armstrong

Coorporate Strategist, BMC Software

E-Government Maturity Models

Pengukuran tingkat kematangan pengembangan e-government dibutuhkan untuk menilai seberapa baik  pengembangan e-government itu dilakukan. Model penahapan e-government dikembangkan baik oleh institusi maupun oleh individu dinataranya adalah :

-          Penelitian oleh intituts ( United Nations and American Society For Public Administration pada tahun 2001 ; Baum and Di Maio pada tahun  2000; Gatner Group Deloitte and Touce pada tahun 2001)

-          Peneliti secara individual (Hiller dan Belanger pada tahun 2001; Layne dan Lee pada tahun 2001; Moon pada tahun 2002)

Bagaimana e-government maturity models yang dihasilkan, saya akan membahas 4 diantara model yang ada diatas mari kita lihat penjelasan sebagai berikut :

1. Maturity models oleh Gatner Group

Secara garis besar maturity model yang dihasilkan terdiri atas 5 tahapan yaitu web presence, interaction, transaktion dan tranformation.

a)      Web presence, pada tahapan ini pemerintah menyediakan website sebagai penyedia informasi dasar bagi masyarakat.

b)      Interaction, pada tahapan ini pengguna telah dapat berinterakti dengan penyedia layanan atau mendapatkan layanan sendiri (seperti mendownload dokumen) dan terdapat layanan pencarian.

c)      Transaction, pada tahapan ini pengguna (baik masyarakat umum dan kalangan bisnis) telah dapat melakukan transaksi yang komplit misalnya layanan dibidang perizinan.

d)      Transformation-pada tahapan ini pemerintah telah mentransformasi layanan operasionalnya sehingga lebih efesien, terintegrasi (tranformasi terjadi baik pada level daerah dan pusat, terdiri atas aplikasi internal dan eksternal untuk menyediakan komunikasi antara pemerintah dengan pegawainya dan dengan lembaga non pemerintahan lainnya)

2.  UN Maturity model

UN mengusulkan model penahapan yang terdiri atas lima tahapan (yang fokus pada layanan publik berbasis web yang efesien), kelima tahapan tersebut adalah emerging presence, Enchanced Presence, Interactive Presence, Transactional, Presence, Seamless or Fully integrated Presence, model ini mirip dengan model diatas hanya saja membagi tahapan pertama atas dua level, level pertama ditandai dengan adanya web static dan level kedua web dinamis.

3. Layne dan Lee model

Model yang dikembangkan oleh Layne dan Lee memiliki cukup banyak perbedaan jika pada dua model sebelumnya lebih fokus pada aspek teknis,  Layne dan Lee sudah mengakomodasi lebih banyak aspek seperti teknikal, organisasi, dan manajerial berdasarkan fenomena pengembangan e-government yang muncul saat ini. Layne dan Lee membagi modelnya atas empat tahapan sebagai berikut :

1. Catalouge. Pada tahapan ini disampaikan layanan secara static atau informasi dasar melalui website
2. Transaction. Tahapan ini merupakan kelanjutan dari tahapan sebelumnya yang ditandai dengan tersedianya layanan  transaksi online sederhana bagi masyarakat seperti pengisian aplikasi pemerintah.
3. Vertical Integration.  Pada tahapan ini diinisiasi pelaksanaan transformasi layanan pemerintahan yang lebih dari sekedar proses otomatisasi proses yang ada. Fokus pada mengintegrasikan berbagai level fungsi pemerintah seperti pemerintah lokal dengan pusat.
4. Horizontal Integrasion. Tahapan ini focus pada integrasi fungsi-fungsi yang berbeda  dari sistem yang terpisah sehingga tersedia layanan terpadu bagi masyarakat.

4. Moon diadaptasi dari Hiller dan Belager

Model terdiri atas lima tahapan yaitu; information, two way communication, transaction, integration, participation. Secara umum model ini nyaris sama dengan model yang dikembangkan oleh Layne dan Lee hanya saja terdapat tahapan yang disebut  participation, pada tahapan ini masyarakat diberi kesempatan untuk berpartisipasi kepada pemerintah secara online misalnya melalui online voting dan online survey.

Demikian 4 buah model tingkat kematangan (maturity) pengembangan e-government. Di Indonesia pelu kita lakukan penilaian dengan menggunakan model maturity yang aspeknya sudah lebih komplek, kalo selama ini kita masih manggunakan maturiry model yang beroientasi teknis semata sebaiknya kita mulai mengevaluasi dengan model maturity yang lain seperti yang dijelaskan diatas.

Sumber : dikutip dari berbagai sumber

Berita Program Magister Sistem Informasi STIKOM DB di Koran Jambi Star

Program Magister Sistem Informasi STIKOM Dinamika Bangsa sejak beropersional ternyata cukup menarik perhatian media cetak, salah satunya adalah Jambi Star, anak perusahaan Jambi Independent (perusahaan media terbesar di Jambi), kemarin bertandang ke Gedung Pascasarjana STIKOM untuk melihat secara langsung kegiatan di Program Pascasarjana. Berikut  beritanya :

Transformasi organisasi pemerintah sebagai pelaksana pelayanan publik dalam kaitannya dengan penerapan e-Government

Inisiatif e-Government di Indonesia telah diperkenalkan melalui Instruksi Presiden No. 6/2001 tgl. 24 April 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi.

Selama ini penelitian dan kajian dibidang e-Government lebih banyak berbicara pada tataran teknis, sedangkan untuk bidang non teknis yang berkaitan dengan manajemen terutama yang berkaitan dengan organisasi relatif masih minim. Padahal dalam sebuah kajian dinyatakan bahwa Restrukturisasi organisasi mempengaruhi sekitar 30 sampai 50% dari keseluruhan usaha pengembangan e-Government. Perubahan dalam struktur organisasi harus direncanakan dengan matang dan implementasikan dengan sistematis.

Pada kesempatan ini penulis mencoba menyampaikan solusi berdasarkan hasil studi lietarur yang dilakukan pada bidang organisasi dalam kaitannya dengan penerapan e-Government yang telah dilaksanakan. Penulis mencoba mendapatkan jawaban untuk mengetahui bentuk organisasi seperti apakah yang paling tepat untuk dapat bersinergi dengan penerapan e-Government.

Buruknya pelayanan publik yang dilakukan birokrasi pemerintah memang bukan hal baru. Patologi birokrasi, seperti pungli, korupsi, kolusi, nepotisme, diskriminasi pelayanan, proseduralisme, serta berbagai macam kegiatan yang tidak efektif dan efisien telah mengakibatkan terpuruknya pelayanan publik yang dilakukan pemerintahan kita. Fakta di lapangan masih banyak menunjukkan hal ini (Governance and Decentralization Survey 2008).

Fakta diatas diyakini akan memberikan resistensi yang besar bagi penerapan e-Government, jika penerapan e-Government hanya dilakukan sebatas investasi pada teknologi informasi dan komunikasi saja tanpa merubah paradigm organisasi pemerintahan dalam melaksanakan pelayanan kepada pemerintah diperkirakan penerapan e-Government sangat sulit untuk mencapai tujuannya.

Pengalaman dan pengamatan sejarah birokrasi di Indonesia selama ini belum menunjukkan etika baik dalam melayani masyarakat. Padahal birokrasi adalah abdi negara dan pelayan masyarakat. Terlebih apabila hal tersebut dikaitkan dengan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah organisasi yang berorientasi pada public service, yaitu keberhasilan di dalam menjalankan fungsi layanan kepada publik, baik berupa barang maupun jasa sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki. Berkenaan hal tersebut, layanan publik yang professional perlu diwujudkan. Hal ini penting mengingat dalam system pemberian layanan kepada masyarakat akhir-akhir ini menunjukkan banyak kemunduran. Untuk mengantisipasi kemungkinan hal tersebut terjadi, jauh sebelumnya pemerintah telah berupaya untuk memberikan layanan masyarakat yang lebih baik.

Paradigma baru dalam menyelenggarakan pealayanan kepada konsumen dalam hal ini masyarakat tergambar dalam ilustrasi berikut;

Transpormasi organisasi pemerintah meripakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh dalam rangka mewujudkan organisasi yang berorientasi layanan publik. Namun dalam banyak kasus, transformasi organisasi hanya sebatas mengubah satu bagian dari keseluruhan organ organisasi. Akibatnya kegagalan ditemui. Menurut kajian Goulliart dan Kelly, bertransformasi bukan sedekar downsizing. Lebih dari itu, proses transformasi organisasi bermaksud melakukan pergeseran secara fundamental atas pola kerja, budaya organisasi, nilai-nilai dan strategi sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan organisasi.

Sehingga organisasi yang dibutuhkan adalah organisasi dengan karateritik beroientasi pelayanan publik. Bahan penelitian baru bagi yang berminat.

Sumber : Dari berbagai sumber

Jadwal Kegiatan & Mengajar Semester Ganjil TA.2009/10

Bagi mahasiswa yang membutuhkan jadwal kegiatan dan mengajar saya disemester ini silahkan download disini

Cloud Computing Salah satu Solusi Pengembangan Infrastruktur E-government ?

Infrastruktur menjadi salah satu kendala terbesar dalam pengembangan E-government di negara berkembang termasuk di Indonesia. Saat ini berkembang teknologi yang dikenal orang dengan istilah “Cloud computing”, teknologi ini dipercaya dapat meningkatkan efesiensi dan efektifitas penggunaan software dan hardware, berikut ulasannya yang saya kutip dari beberapa sumber.

Bagaimana Teknologi ini bekerja

Ini adalah sebuah model layanan berbasis Internet untuk menampung sumber daya sebuah perusahaan.

Artinya sebuah perusahaan tak perlu lagi memiliki atau mendirikan infrastruktur lantaran sudah ada perusahaan lain yang menyediakan “penampung” di cloud alias Internet. Secara ekonomis, cloud computingadalah layanan yang membuat perusahaan berhemat.

Pasalnya, sebuah perusahaan tak perlu lagi mengalokasikan anggaran untuk pembelian dan perawatan infrastruktur dan software. Perusahaan pun tak perlu memiliki pengetahuan serta merekrut tenaga pakar dan tenaga pengontrol infrastruktur di “cloud” yang mendukung mereka.

Beberapa perusahaan yang menyediakan layanan semacam ini adalah Google, Microsoft, Zoho, Amazon, dan SalesForce. Pada pertengahan tahun lalu, lembaga riset Gartner memprediksi bahwa cloud computing akan diadopsi secara lebih luas dan peningkatan yang dramatis.

Ini memang masuk akal, apalagi di tengah hantaman krisis ekonomi yang membelenggu dunia. Cloud computing akan memungkinkan sebuah perusahaan dengan kebutuhan jaringan maupun konsumsi data yang besar bisa berhemat.

Cloud Computing dan efesiensi biaya

Pembatasan biaya adalah pemicu kunci dibalik adopsi cloud computing, menurut 50 persen eksekutif TI senior di Asia Pasifik, seperti yang diungkap survey terbaru dari firma peneliti IDC.

Firma tersebut juga memprediksi bahwa belanja TI di seluruh dunia diharapkan berkembang hampir tiga kali lipat, atau mencapai USD 42 milyar pada 2012. Survey tersebut melibatkan 696 eksekutif TI dan petugas informasi kepala dari Asia Pasifik di luar Jepang pada pandangan mereka, pengertian, penggunaan terbaru dan penggunaan terencana dari cloud computing.

Sebelas persen menyatakan mereka telah menggunakan aplikasi berbasis cloud. 41 persen menyatakan bahwa mereka mengevaluasi solusi cloud untuk penggunaan di bisnis mereka, atau sudah menggunakan solusi cloud.

Para responden juga dimintai opini keadaan terkini tentang cloud computing. 17 persen menyatakan meskipun cloud computing sangat menjanjikan, tidak banyak layanan yang tersedia dan membuatnya maju. Delapan belas persen merasa bahwa cloud computing hanyalah nama baru dari konsep lama. Sementara 25 persen merasa bahwa konsep tersebut menarik namun harus menghadapi penolakan dari perusahaan mereka.

Chris Morris, Director for IDC’s Asia Pacific Services Research and Lead Analyst for Cloud Computing Research in Asia Pacific menyatakan bahwa masa depan cloud computing terlihat cerah.

“Selama tiga tahun ke depan, penggunaan layanan cloud berkembang dari domain pengadopsi awal ke mayoritas awal, menjadikannya penting bagi vendor TI untuk mengembangkan penawaran cloud kuat, dan memainkan peran penting dalam mengarahkan produk dan layanan cloud mereka dengan organisasi mereka, penawaran tradisional mereka, ekosistem rekan, dan persyaratan pasar serta pelanggan. Vendor TI yang gagal menghadapi peran terdepan akan tertinggal dengan pembagian kue yang sangat menjanjikan,” ujar Morris.

Para pengguna juga menyatakan bahwa mereka mengharapkan harga yang kompetitif, Service Level Agreements (SLAs) dan solusi menyeluruh.

“Beberapa vendor TI cukup bisa memosisikan diri untuk melakukan hal ini namun beberapa lainnya terfokus pada solusi tunggal yang perlu membangun ekosistem rekanan kuat dalam membawa solusi luas ke pelanggan mereka,” ujar Morris.

Cloud Computing dan pengembangan infrastruktur E-government

Pemanfaatan teknologi ini perlu diekplorasi lebih lanjut dan ditentukan strateginya sebelum diadopsi kedalam pengembangan E-government. Potensi yang terlihat adalah efesiensi akibat reshource sharing yang dilalukan sehingga cost untuk pemakaian software dan hardware diduga dapat ditekan. well, tentunya penelitian lebih lanjut akan memberikan jawaban yang lebih sahih, monggo diteliti…..

Sumber : surya online, tempointeraktif.com, wikipedia

Sebuah renungan untuk memaknai hidup

Sebuah puisi karya mba chichi sukardjo, sangat menyentuh dan menginspirasi

Ketika kumohon pada Tuhan Kekuatan

Tuhan memberiku kesulitan agar aku menjadi Kuat

Ketika kumohon pada Tuhan kebijaksanaan

Tuhan memberiku masalah untuk kupecahkan

Ketika kumohon pada Tuhan kesejahteraan

Tuhan memberiku akal untuk berpikir

Ketika kumohon pada Tuhan keberanian

Tuhan memberiku kondisi bahaya untuk kuatasi

Ketika kumohon pada Tuhan sebuah cinta

Tuhan memberiku orang-orang bermasalah untuk kutolong

Ketika kumohon pada Tuhan bantuan

Tuhan memberiku kesempatan

Aku tak pernah menerima apa yang aku pinta

Tapi aku menerima segala yang kubutuhkan

Do’aku terjawab sudah………

Terimakasih ya Tuhan, Engkaulah sebaik-baik pengabul harapan

Menuju Kesuksesan Penerapan E-Government di Indonesia

Beberapa hari ini saya menghabiskan sebagian waktu saya untuk membaca modul yang baru saja saya dapatkan. Modul ini merupakan seri modul yang dikembangkan oleh United Nations and Asia Pasific Training Center for Information and Comunication Tecnology for Development (UN-APCICT) dengan judul Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintah, bagi rekan-rekan dan mahasiswa yang tertarik dapat mengunduh buku ini di situs           UN-APCICT.

Modul ini secara umum membahas bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembangunan.  Modul ini membahas isu-isu pokok yang sedang menjadi perhatian bagi pemerintah di kawasan asia pasifik dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembangunan. Beberapa topik di modul ini menurut saya cukup menarik untuk dibahas pada matakuliah komputer dan masyarakat yang saya akan ampu semester ini.

Berkaitan dengan modul tersebut pada kesempatan ini saya tertarik untuk mendiskusikan salah satu topik yang dimuat, yaitu yang berkaitan dengan kesuksesan penerapan E-Government disebuah negara. Dalam modul disebutkan, telah diketahui bahwa implementasi e-government dibanyak negara tidak memenuhi harapan. Salah satu studi menunjukan bahwa 35% dari program-program e-government mengalami kegagalan dan 50% adalah kegagalan parsial dan hanya 15% yang dianggap berhasil (National Information Society Agency, 2007).

Bisa kita bayangkan bahwa pesentase keberhasilan penerapan e-governemnet didunia sangat kecil, muncul pertanyaan dalam diri kita bagaimana dengan penerapan e-government di indonesia ? tentu saja pertanyaan ini dapat dijawab melalui penelitian terhadap penerapan e-government di indonesia. Kemudian bagaimana penerapan e-government bisa sukses, dalam modul ini dijelaskan terdapat lima bagian besar kelompok faktor-faktor yang memengaruhi kesuksesan penerapan e-government yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar : Faktor-faktor Kesuksesan dalam implementasi E-government (sumber www.kado.or.kr/koil/bbs)

Berikut kita coba analisis faktor-faktor yang tergambar diatas

1. Visi, objektif dan strategi

Rencana jangka panjang dengan visi dan strategi yang jelas sangat penting dalam implementasi e-government, singkatnya keberhasilan e-government membutuhkan :

• Visi yang jelas dari pemimipin
• Dukungan yang kuat dari masyarakat
• Penetapan agenda

Jika kita cermati kebutuhan diatas maka kelemahan yang kita miliki adalah

- Visi yang jelas dari pemimpin, kita sadari bahwa banyak pimpinan baik ditingkat pusat dan daerah yang belum memiliki pemahaman yang baik tentang teknologi informasi dan komunikasi, akibatnya pemimpin belum dapat menghasilkan visi yang baik dari pengembangan dan pemanfaatan tekonologi informasi dan komunikasi dalam pembanganunan

-Dukungan  yang kuat dari masayarakat, dukungan akan dapat diperoleh jika masyarakat memahami dengan baik ddampak penerapan TIK tersebut, masayarakat juga akan mendukung jika masayarakat membutuhkan dan dapat memanfaatkan  layanan yang teradapat dalam TIK tersebut. Sayangnya sampai saat ini indonesia masih terkendala dengan masalah kesenjangan digital, artinya masih banyak masyarakat yang belum terjangkau dengan layanan TIK.

2. Hukum dan Peraturan

Adalah penting untuk merancang waktu dan usaha yang cukup untuk perubahan legislatif yang mungkin diperlukan untuk mendukung implementasi proses yang baru. Aturan hukum berikut ini perlu dirancang demi keberhasilan e-government :

• Hukum privasi dan isu terkait
• Hukum terkait perubahan proses bisnis dan sistem informasi
• Hukum terkait arsitektur teknologi informasi pemerintahan dan pendirian sebuah pusat komputer terintegrasi

Hukum dan peraturan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk membuatnya. Tanpa hukum dan aturan dari pemerintah adalah sebuah keniscayaan e-government dapat diterapkan dengan optimal.

3. Struktur Organisasi

Restrukturisasi organisasi mempengaruhi sekitar 30 sampai 50% dari keseluruhan usaha. Perubahan dalam struktur organisasi harus direncanakan dengan matang dan implementasikan dengan sistematis.

Hal-hal penting yang mempengaruhi perubahan organisasi adalah sebagai berikut :

• Kepemimpinan yang kuat dengan komitmen
• Perencanaan manajemen TI dan manajemen perubahan
• Persiapan anggaran dan pelaksanaan anggaran
• Koordinasi dan kolaborasi
• Pemantuan dan pengukuran kinerja
• Kemitraan pemerintah-sektor swasta-masayarakat

Restrukturisasi organisasi pada pemerintahan bukanlah hal mudah, dibutuhkan kesungguhan dan kebesaran hati dari pemerintah beserta jajaranya. Beberapa resiko yang muncul adalah hilangnya sebuah fungsi atau struktur  dan jabatan kerja tertentu karena berubahnya proses bisnis karena berubahnya orientasi layanan yang ada. Resistansi yang muncul dari dalam pemerintahan itu sendiri dapat menjadi faktor gagalnya restrukturisasi organisasi yang dilakukan.  Negara Singapura melakukan hal yang radikal ketika mereka melakukan restrukturiasi organisasi pemerintahannya dalam rangka menerapakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan mereka, pemerintah Singapura dengan berani memberhentikan pegawai pemerintahan yang dianggap tidak memenuhi kualifikasi dan menggantikannya dengan pegawai baru yang berasal dari generasi muda yang lebih familiar dengan TIK.

4. Proses Bisnis

Cara mengerjakan bisnis yang sedang berlangsung saat ini bukanlah langkah yang paling tepat atau efektif. Salah satu alat melakukan inovasi proses bisnis adalah Business Prosess Reenginering (BPR). Kendala yang perlu disikapi dengan bijak adalah perilaku kerja yang sudah dijiwai oleh aparatur pemerintahan, perubahan proses bisnis akan menuntut aparatur pemerintahan untuk beradaptasi dengan sistem yang baru, jika aparatur pemerintahan tidak siap untuk beradaptasi dengan sistem yang baru akan mengkibatkan sistem tidak dapat bekerja secara maksimal.

5. Teknologi Informasi

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih teknologi dan vendor adalah :

• Tingkatan dari teknologi aplikasi yang dibutuhkan
• Infrastruktur jaringan
• Interoperasabilitas
• Standarisasi
• Kemampuan teknis dan SDM

Pengembangan infrastruktur dan aplikasi di pemerintahan masih dianggap sebagai proyek yang akan menghasilkan “uang”,  paradigma ini sebaiknya dikikis habis sehingga dalam menentukan dan memilih teknologi akan sesuai dengan kebutuhan saat ini dan akan datang tidak berorientasi kepada keuntungan.

Promosi Program Magister Sistem Informasi (S2) STIKOM Di Koran

Tanggal 1 oktober 2009 (kamis), program pascasarjana STIKOM Dinamika bangsa memulai promosi melalui media cetak (koran) berupa beberapa berita kegiatan, iklan Penerimaan mahasiswa baru dan ucapan selamat dari beberapa instansi.

Berita dan iklan pada koran Jambi Ekspress

Berita dan iklan pada koran Jambi Independen

Bubar : Syukuran Terbitnya Izin Operasional Program Pascasarjana STIKOM Dinamika Bangsa

Pada hari minggu 13 september 2009, bertempat di gedung B STIKOM Dinamika Bangsa berlangsung acara buka bersama dalam rangka syukuran atas terbitnya izin operasional program pascasarjana STIKOM Dinamika Bangsa. Acara ini dihadiri oleh Bpk Herry Mulyono selaku pengurus harian Yayasan Dinamika Bangsa, Bpk Jasmir selaku Ketua STIKOM Dinamika Bangsa, pejabat dilingkungan STIKOM Dinamika bangsa beserta dosen dan karyawan dilingkungan STIKOM Dinamika Bangsa.

Dalam acara ini dilakukan pemotongan tumpeng sebagai pertanda secara simbolik dimulainya operasional program pascasarjana STIKOM Dinamika bangsa